PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan dan Pemecahan

- Desa kami adalah Desa yang termasuk Kategori Desa IDT yang tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan dari anggaran sendiri yang sangat minim sehingga pembangunan terasa lambat baik pembangunan ekonomi, pendidikan serta infrastruktur sehingga kami mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Provinsi dan Pusat. Permasalahan yang kami hadapi antara lain :

1. Masalah Pertanian dan perkebunan karena tanah kami adalah tanah tadah hujan sehingga selalu terlambat apabila musim tanam dan akan mengalami kerugian atau kegagalan apabila hujan lebat.

Pemecahannya kami mengharapkan bantuan dari Pemerintah untuk membuatkan Embung untuk menampung air hujan sehingga dapat di manfaatkan apabila turun hujan telat sehinga dapat membantu mengurangi kegagalan panen.

2. Masalah areal tanah perkebunan yang berada di blok buara yang berbatasan dengan tanah Desa Ciledug Wetan ini sangat memprihatinkan dikarenakan tidak adanya jembatan yang bisa dilalui sehingga kerap terjadi keterlambatan panen terutama tanaman tebu

Pemecahannya kami mengharapkan bantuan Pemerintah Kabupaten maupun provinsi untuk membuatkan Jembatan Buara yang sudah 3 tahun ini mengalami keruksakan akibat erosi dan tanggan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kami dapat mengoptimalkan arela tanah tersebut dan secara otomatis akan menghidupkan akses ekonomi menuju Desa Ciledug wetan dan sekitarnya.

3. Masalah Pembangunan yang nampak dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan bantuan dari Pemerintah sering terlambat dan tidak tepat waktu sehingga serba ketinggalan

Pemecahannya kucuran bantuan dari Pemerintah agar tepat waktu sehingga kami dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan.

4. Masalah Pemerintahan dikarenakan SDM yang terbatas sehingga Aparat pemerintah Desa kurang memahami akan aturan atau petunjuk dari Pemerintah lebih atas yang mengakibatkan lambatnya dalam pemberian laporan maupun keterangan.

Pemecahannya Pemerintah agar mengharuskan pada Aparat Pemerintah Desa untuk mengikuti Bimtek atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah dalam hal pembuatan aturan harus tegas agar tidak membingungkan Aparat yang ada di Desa.