LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adapt istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di suatu wilayah kabupaten

Pada masa reformasi seperti sekarang ini telah menciptakan suasana dengan kondisi baru dalam system dan pola penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah yang sekarang dirancang untuk memberikan peran serta masyarakat yang lebih kuat, mereka diberi kewenangan yang lebih luas agar bentuk kebijakan yang dihasilkan akan lebih dilandaskan kepada kepentingan dan keinginan masyarakat.

Keberadaan dan sistem pemerintahan desa sekarang ini telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan perundang undangan yang berlaku saat ini. Sejak diberlakukan undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sampai kemudian diberlakukan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang cenderung menjungjung tinggi nilai-nilai kewenangan asal usul dan adat istiadat desa sendiri.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang tertuang dalam pasal 206 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan peraturan kepada desa.

3. Tugas pembentukan dari pemerintah, Pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten / Kota

4. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembentukan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yang berupa berbagai kebijakan program dalam bentuk bantuan fisik maupun bantuan dana yang merupakan salah satu upaya untuk percepatan pencapaian Indek Pembangunan Manusia ( IPM ) persoalannya adalah bagaimana

pemerintah desa dapat mendongkrak target pencapaian IPM tersebut khususnya di Kabupaten Cirebon sebesar 75,0 pendidikan sebesar kesehatan 71,0 dan daya beli 72,0.

Melihat persoalan yang sedemikian komplek dalam pencapaian target IPM maka pemerintahan Desa Cilengkrang perlu memberikan dukungan melalui perencanaan dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk itulah Pemerintah Desa Cilengkrang berusaha untuk menciptakan dan merencanakan untuk mengadakan pembangunan disegala bidang dari pada itu Pemerintah Desa Cilengkrang selalu mencari peluang untuk memohon bantuan dari pemerintah yang lebih atas dengan harapan agar di tahun-tahun mendatang mendapat alokasi bantuan guna mencapaian target tugas pembantuan dan target IPM.